MUI DKI Jakarta Soal Bala Tentara Medsos untuk Anies Lawan Buzzer
timurpost.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta belakangan mendapat sorotan setelah menyinggung rencana membentuk pasukan siber atau cyber army untuk melawan para pendengung atau buzzer media sosial yang kerap menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam.
Ketua Umum MUI Munahar Muchtar mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Rencana tersebut dicetuskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Infokom MUI se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10) lalu.
Munahar menjelaskan Infokom MUI DKI tidak sekadar bermain di atas mimbar. Dakwah dilakukan juga melalui melalui penyebaran berita dan informasi melalui kanal media sosial resmi miliki MUI DKI.
Tim khusus siber itu, kata dia, nantinya akan berada di bawah koordinasi Bidang Infokom MUI DKI Jakarta. Tugasnya yakni membuat berita dan informasi yang akurat untuk disampaikan kepada masyarakat dilansir CNN.
Tim khusus siber itu, kata dia, nantinya akan berada di bawah koordinasi Bidang Infokom MUI DKI Jakarta. Tugasnya yakni membuat berita dan informasi yang akurat untuk disampaikan kepada masyarakat.
"MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya," katanya.
Tak hanya untuk membela ulama, Munahar menjelaskan pasukan siber itu nantinya bisa membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemberitaan. Baginya, MUI DKI merupakan mitra kerja dari Anies Baswedan.
"Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies baik tingkat nasional maupun internasional," ujar Munahar,.
"Beliau (Anies) ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," lanjut dia.
Pada awal 2021, Anies masuk daftar 21 Heroes 2021 atau pahlawan transportasi dunia 2021 versi organisasi Transformative Urban.
Munahar juga meminta Infokom MUI DKI menegakkan "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar" untuk melawan para buzzer. Pasalnya, mereka diklaim telah meresahkan karena dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat.
Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber. Baginya,setiap organisasi berhak membuat program untuk kepentingan masyarakat.
"Silakan saja. Semua organisasi punya hak. Apa yang dinilai baik silakan dilaksanakan," kata Riza di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (20/11).
Riza berpendapat rencana pembentukan tim siber itu tak terlepas dari perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, sudah banyak masyarakat mengakses informasi lewat ponsel.
"Adanya tim siber ini diharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi," katanya.
Dikritik
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim menuding MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10,6 miliar.
"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman.
Luqman lantas mewanti-wanti MUI DKI bahwa dana hibah yang didapat dari Pemprov DKI bersumber dari APBD yang merupakan uang rakyat. Anggaran hibah tersebut bukan uang pribadi Anies. Ia menilai rencana pembentukan pasukan siber tersebut berlebihan.
Meski demikian, Munahar sudah membantah tudingan Luqman tersebut. Baginya, pembentukan pasukan siber itu semata-mata karena banyak kabar hoaks yang dapat memecah umat Islam.
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata Munahar dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (20/11) dikutip Antara.
