 |
| Ekonomi Indonesia Belum Pulih, Masih Rawat Inap |
timurpost.id - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,6 persen. Angka ini di bawah prediksi banyak pihak, yang rerata mematok angka 4 persen.
Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, mengatakan hal itu sangat bisa dipahami. Sebab, euforia angka 7 persen di Kuartal II tahun lalu memang hanya hiburan semata karena angka pantulan dari raihan kuartal tahun sebelumnya yang minus besar.
"Artinya, pasca 7 persen di Kuartal II tidak akan lagi muncul angka besar karena sudah memantul secara signifikan sebelumnya. Intinya, saat ini ekonomi tumbuh tapi belum pulih alias masih dalam kondisi rawat inap," kata Ronny, Rabu (9/2/2022) dilansir Liputan6.com
Menurutnya, dengan raihan 3,6 persen di tahun lalu itu, semestinya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah bahwa peningkatan belanja pemerintah yang sangat drastis yang ditopang peningkatan utang yang luar biasa besar hanyalah sebagai penahan, agar tidak terjadi resesi lebih lanjut, alias bukan untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi, tapi justru penahan agar tidak kolaps
Bahkan di tahun 2022 ini, kata Ronny, secara keseluruhan angka 5 persen ke atas belum akan ditemui. Bukan saja karena berbagai kendala akibat pandemi, tapi juga karena pemerintah memang terlihat kurang berniat untuk mendongkrak pertumbuhan.
"Yang diniatkan pemerintah dengan kekuatan fiskal negara hanyalah menahan perlambatan agar tidak kembali negatif. Hal itu bisa dilihat dari beberapa pilihan kebijakan," ujarnya.
Proyek Infrastruktur
Diantaranya, saat ini Pemerintah memilih untuk tetap fokus pada beberapa proyek infrastruktur nasional yang tidak terlalu berperan besar dalam mendongkrak pertumbuhan, terutama dalam mengembalikan performa konsumsi rumah tangga, yang sangat besar perannya pada pertumbuhan.
"Sebut saja misalnya proyek ibukota baru," imbuhnya.
Selain itu, Pemerintah setengah hati dalam mengembalikan daya beli masyarakat, yang kontribusinya sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dana PEN dialokasi lebih besar untuk entitas bisnis dan belanja nonproduktif seperti kartu prakerja ketimbang untuk program-program peningkatan daya beli di satu sisi dan lemahnya kapasitas intervensi dan implementasi atas program-program sejenis yang telah diadakan. Banyak dana juga dikeluarkan untuk penambahan modal pada BUMN-BUMN dan BUMN baru," pungkasnya.
