timurpost.id - Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan kunjungan dan rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia pada Kamis (22/08/2024).
Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Erwinsyah Ismail, yang didampingi oleh sejumlah anggota komisi lainnya. Mereka diterima oleh Kusumawardhani, perwakilan dari Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.
Kunjungan tersebut fokus pada pembahasan program penanganan kemiskinan ekstrem di Gorontalo. Salah satu proyek yang dibahas adalah Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang berlokasi di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
Proyek ini merupakan bagian dari program nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang menggunakan data P3KE (Pendataan Keluarga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021.
Kementerian PUPR, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bertugas dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur terkait penanganan kemiskinan.
Di Desa Bongo IV, proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp3,018 miliar. Anggaran ini mencakup pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sumur bor, reservoir berkapasitas 9 m³, distribusi Sambungan Rumah (SR), serta Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang mencakup pembangunan 61 unit jamban individual, septiktank, bak resapan, bak kontrol, dan instalasi pipa serta listrik.
Selain itu, terdapat pula proyek rabat beton sepanjang 724,5 meter, talud penahan tanah sepanjang 53,6 meter, saluran air sepanjang 362,27 meter, serta pekerjaan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMKK).
Erwinsyah Ismail, dalam keterangannya usai rapat, menyatakan bahwa upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem menjadi prioritas bagi DPRD Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan satu titik di Desa Bongo IV Kabupaten Boalemo. Kami berharap pada tahun 2025, lebih banyak daerah yang dapat dikelola melalui anggaran APBN untuk penanggulangan kemiskinan,” ujar Erwinsyah, politisi Partai Demokrat.
Ia juga menambahkan bahwa program-program yang akan dilaksanakan di wilayah kategori ekstrem akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Program tersebut mencakup infrastruktur berbasis masyarakat seperti penyediaan air minum, sanitasi, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, serta perumahan yang layak huni sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
“Pada intinya, di tahun 2025 kita berharap mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo,” tutup Erwinsyah. (RS)
