timurpost.id - Sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Toto Kabila datangi DPRD Provinsi Gorontalo, untuk mengadukan keresahan mereka terhadap surat yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB terkait penerimaan sebagai ASN atau PPPK.
Isi dari surat tersebut, para Nakes melihat ada point yang dapat membatasi Nakes masuk ASN atau PPPK. Contoh pointnya adalah penerimaan ASN atau PPPK diprioritaskan namanya yang sudah terdata.
Point itulah yang menjadi polemik diantara para Nakes yang ada di RSUD Toto Kabila. Sebab, Nakes di RSUD Toto kebanyakan nama mereka tidak terdata.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo siap mengawal aspirasi para Nakes, untuk mendapatkan kesejahteraan atas kerja kemanusiaannya.
"Ini tanggungjawab jawab, untuk terus mengawal seberapa besar pemerintah melaksanakan undang-undang dan peraturan terkait dengan kesejahteraan," ungkap Wakil Pimpinan Sementara Ridwan Monoarfa saat diwawancarai, Senin (14/10/2024).
Ridwan juga mengatakan, jika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk, maka Komisi IV akan melakukan konsultasi dengan MenPAN-RB terkait polemik yang disampaikan para Nakes.
"Yang kami akan kawal adalah prosedur penerimaannya, agar diberi keluasan dan jangan dibatasi hanya prioritas saja, melihat di daerah-daerah juga banyak yang tidak terdata," tutupnya.
Reporter : Reza Saad
