timurpost.id - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, khususnya melalui pelabuhan resmi.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri peresmian Gold Coast International Ferry Terminal di Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/4). Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kehadiran pelabuhan baru yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di wilayah perbatasan.
"Ini menjadi bentuk optimisme dari para pelaku investasi di Batam. Tentunya perlu kita dukung bersama demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," ujar Kapolri.
Namun demikian, Sigit mengingatkan bahwa pembangunan pelabuhan internasional juga harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap potensi penyelundupan tenaga kerja ilegal, yang saat ini tidak hanya melalui jalur tidak resmi atau pelabuhan tikus, tetapi juga pelabuhan legal.
"Modus penyelundupan saat ini tidak hanya lewat jalur ilegal. Pelabuhan resmi, baik domestik maupun internasional, juga rawan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan," ujarnya.
Kapolri meminta agar seluruh aparat di lapangan, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, Kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan koordinasi dan pengawasan secara menyeluruh di setiap titik keluar-masuk wilayah Indonesia.
"Seluruh petugas harus lebih waspada. Setiap pergerakan di pelabuhan harus diawasi secara ketat," tegasnya.
Selain itu, Jenderal Sigit juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memperbanyak keberadaan balai pelatihan tenaga kerja agar masyarakat memiliki keterampilan memadai sebelum menjadi tenaga kerja luar negeri secara resmi.
"Jika pelatihan vokasi tersedia dengan baik, maka masyarakat tidak akan mudah tergiur menjadi PMI ilegal. Kita ingin pekerja yang dikirim ke luar negeri siap secara kompetensi dan legalitas," tuturnya.
Kapolri juga mewanti-wanti potensi penyalahgunaan pelabuhan sebagai jalur penyelundupan narkotika. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum yang merugikan negara dan masyarakat.
"Pelabuhan ini harus dijaga. Jangan sampai semangat meningkatkan investasi dan pariwisata ternodai oleh penyelundupan narkoba atau tindak kejahatan lainnya," ujarnya.
Polri, kata Sigit, siap mendukung dan mengamankan setiap agenda pembangunan dan investasi di wilayah Batam.
